Apa Itu Master Data Governance?

Master Data Governance adalah kerangka peran, aturan, standar, dan kontrol yang mengatur bagaimana master data dibuat, digunakan, dipantau, dan dipertanggungjawabkan. Penggunaan Master Data Governance sebaiknya dimulai dari masalah yang jelas. Bagi analis, tim produk, pemasaran, dan manajemen, istilah ini berguna untuk membedakan tujuan, proses, indikator, dan risiko dalam pengumpulan, transformasi, analisis, visualisasi, dan tata kelola data.

Penerapannya perlu diuji terhadap event, metric dan dimension. Hasilnya kemudian dapat dinilai melalui data completeness, accuracy dan freshness. Jika definisi, data, dan ruang lingkup tidak konsisten, tim mudah mengambil kesimpulan yang terlihat benar tetapi tidak relevan dengan tujuan.

1. Untuk Master Data Governance, tentukan tujuan dan ruang lingkup master data sebelum memilih tool atau metode.
2. Siapkan input yang relevan seperti event, metric, dan data pendukung lainnya.
3. Jalankan proses dengan kriteria keberhasilan dan penanggung jawab yang jelas.
4. Review hasil melalui data completeness, accuracy, lalu dokumentasikan perbaikannya.

• Menghubungkan pekerjaan teknis atau operasional dengan hasil yang dapat dipahami oleh pemilik bisnis.
• Membuat definisi dan ruang lingkup Master Data Governance lebih konsisten ketika digunakan oleh beberapa tim.
• Membuat hasil Master Data Governance dapat ditinjau bersama indikator seperti data completeness, accuracy, dan freshness.
• Mengurangi pekerjaan ulang akibat keputusan yang tidak terdokumentasi atau definisi yang berbeda.

Konteks yang umum untuk Master Data Governance adalah saat master data digunakan oleh banyak orang atau sistem sehingga aturan, kepemilikan, akses, dan standar perlu disepakati. Tetapkan owner, policy, standar, akses, dan proses review agar penggunaan tidak berkembang tanpa kontrol. Hasilnya dapat ditinjau melalui policy compliance dan ownership coverage.

Contohnya, master data digunakan oleh banyak orang atau sistem sehingga aturan, kepemilikan, akses, dan standar perlu disepakati. Tim mendokumentasikan kondisi awal dalam review log, menerapkan Master Data Governance pada ruang lingkup terbatas, lalu membandingkan ownership coverage dengan review completion. Hasil dan alasan perubahan dicatat pada exception register sebelum pendekatan diperluas.

• Menerapkan Master Data Governance tanpa menjelaskan tujuan, baseline, dan keputusan apa yang akan dipengaruhi.
• Menerapkan aturan yang sama ke seluruh kasus meskipun konteks, audiens, atau batasannya berbeda.
• Menggunakan data yang periodenya, definisinya, atau sumbernya berbeda lalu membandingkannya seolah setara.
• Mengejar satu metrik sambil mengabaikan kualitas, biaya, pengalaman pengguna, atau risiko.